Prodi Hubungan Internasional kembali mengadakan Indonesia’s Outlook pada hari Rabu, 08 Januari 2025 guna menilik pandangan indonesia terkait dinamika politik dan ekonomi global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan kemitraan strategis, sambil menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat dan perubahan peta kekuatan dunia, Indonesia mengadopsi pendekatan pragmatis—menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kerjasama global untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan.

Pada era ini, Presiden Prabowo mendorong kebijakan yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam forum ekonomi regional dan global. Pada kegiatan kali ini memiliki pembicara dosen spesialis yaitu Prof. Dr. Sidik Jatmika, M.Si, terkait human security. Kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada penguatan hubungan perdagangan, menarik investasi asing, dan memperluas diplomasi ekonomi, terutama dengan negara-negara ASEAN, China, India, dan Amerika Serikat. Pendekatan ini merupakan respons terhadap ketidakpastian regional serta peluang yang muncul dari pasar-pasar berkembang.

Dalam menghadapi konflik global, Indonesia tetap menjadi negara yang optimis dan berkomitmen pada diplomasi untuk menjaga perdamaian dan mengejar kemakmuran jangka panjang. Prabowo menerapkan kebijakan luar negeri dengan perspektif keamanan manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan kemerdekaan, perdamaian, dan kedaulatan. Program prioritasnya termasuk penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih aktif, Presiden Prabowo juga berfokus pada memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar, meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, serta mendukung diplomasi bagi kemerdekaan Palestina. PresidenPrabowo berkomitmen untuk melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui forum bilateral dan multilateral sesuai amanat konstitusi.

Prediksi perubahan dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, meskipun IMF memprediksi stagnasi di 5 persen. Optimisme Presiden Prabowo didorong oleh klaim investasi sebesar 294,5 triliun rupiah yang diperoleh dari kunjungan ke negara-negara besar.

Prof. M. Faris Al-Fadhat, Ph.D menekankan pentingnya peningkatan investasi asing untuk mencapai target tersebut, dengan menargetkan investasi asing antara 50-85 miliar USD. Namun, tantangan domestik seperti kenaikan pajak dan stabilitas politik juga harus dihadapi. Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan negara besar seperti AS dan China serta menciptakan iklim investasi yang aman. Prof. Faris juga mempertanyakan apakah pendekatan militer untuk menjaga stabilitas politik adalah solusi terbaik, ataukah ada cara lain yang lebih efektif. Kesimpulannya, keberhasilan Prabowo dalam mencapai target ekonomi 8 persen akan bergantung pada kebijakan yang bijak dan stabilitas politik.

Meski menghadapi konflik global yang berkepanjangan, Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, tetap mempertahankan posisi netral sambil memperkuat pengaruh strategisnya. Dengan memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya berhasil membangun kemitraan ekonomi tetapi juga menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tekanan eksternal. Seiring dengan perubahan pola perdagangan global, kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan diplomasi dan pertumbuhan ekonomi menempatkannya di garis depan masa depan ekonomi Asia Tenggara.

Pembahasan lainnya dari Prof. Dr. Nur Azizah melihat lebih jauh mengenai prespektif perempuan mengenai pemaparan perspektif perempuan dalam politik luar negeri Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam peran perempuan, kesetaraan gender di politik luar negeri masih belum terwujud secara penuh. Sebagai contoh, meskipun 42% diplomat Indonesia pada era Presiden Jokowi adalah perempuan, ketidaksetaraan tetap ada, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Prof. Azizah menekankan pentingnya akses dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta memperjuangkan keadilan manfaat, bukan hanya kesetaraan akses. Jika perempuan tidak dilibatkan dalam politik luar negeri dan diplomasi, maka akan ada risiko menormalkan dominasi maskulinitas yang tidak mencerminkan keadilan sejati.

Secara keseluruhan, meskipun banyak tantangan, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berfokus pada diplomasi yang aktif dan pragmatis, serta upaya memperkuat ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ini pembahasan sebagian dari perjalanan yang baru dimulai di era Prabowo Subianto. Selalu menarik untuk menunggu perkembangan kebijakan yang akan mendatang.

Penulis: Rafida Ilma Nafi’a